Dapatkan informasi terbaru tentang program, capaian, dan perkembangan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
Berita dan informasi terkini dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Portal SIBANGKIM diluncurkan dengan peta interaktif, galeri dampak program, tracker progress, dan fitur transparansi anggaran terintegrasi. Ekosistem digital ini menjadi fondasi transformasi pengelolaan data permukiman nasional dengan teknologi terkini.
SelengkapnyaProgram Peningkatan Kualitas Kumuh dan Sanitasi menargetkan penanganan 263,19 Ha kawasan kumuh di 334 kabupaten/kota seluruh Indonesia pada tahun 2025. Capaian ini melibatkan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk peningkatan infrastruktur dasar.
SelengkapnyaMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan kunjungan lapangan ke lokasi penanganan kumuh di Kelapa Dua untuk melihat langsung hasil pelaksanaan program dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kunjungan ini menjadi momentum evaluasi dan penyesuaian strategi penanganan kumuh.
SelengkapnyaRakornas dihadiri perwakilan dari 38 provinsi membahas target dan strategi pelaksanaan program pengembangan kawasan permukiman tahun 2025. Forum ini menjadi wadah sinkronisasi data, sharing best practices, dan penetapan prioritas penanganan kumuh regional.
SelengkapnyaKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) resmi dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2024, mengukuhkan pengelolaan kawasan permukiman secara mandiri dengan struktur organisasi dan kewenangan yang komprehensif untuk akselerasi program nasional.
SelengkapnyaProgram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menargetkan 14.539 unit di tahun 2025 untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Realisasi hingga Desember 2024 mencapai 13.281 unit dengan capaian 91,35%.
SelengkapnyaEkosistem digital SIBANGKIM terus berkembang dengan 4 aplikasi yang sudah operasional dan 8 aplikasi dalam tahap pengembangan. Integrasi sistem informasi ini memungkinkan monitoring real-time dan transparansi program di seluruh jajaran pelaksana.
SelengkapnyaSIBANGKIM meluncurkan fitur peta interaktif dengan visualisasi data kumuh terkini dari 334 kabupaten/kota di 38 provinsi. Fitur ini memudahkan stakeholder untuk mengakses informasi real-time tentang lokasi kumuh, tingkat prioritas, dan progress penanganan di setiap wilayah.
SelengkapnyaKemenPKP menjalin kerja sama intensif dengan Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan kumuh di 13 lokasi prioritas. Kolaborasi ini mencakup pendanaan bersama, penggunaan SIBANGKIM untuk monitoring, dan pelatihan bagi tim pelaksana lokal untuk akselerasi capaian target 2025.
SelengkapnyaKemenPKP menyelenggarakan workshop pelatihan penggunaan SIBANGKIM untuk 250 peserta dari 9 provinsi Sumatera. Pelatihan 3 hari ini mencakup operational dashboards, data entry, analisis progress, dan troubleshooting teknis untuk optimalisasi penggunaan platform di level daerah.
SelengkapnyaSistem SIBANGKIM meraih penghargaan kategori "Transformasi Digital Terbaik" dalam ajang Penghargaan Digitalisasi Pemerintahan 2024. Penghargaan ini mengakui komitmen KemenPKP dalam mengintegrasikan teknologi untuk transparansi dan akselerasi pembangunan kawasan permukiman.
SelengkapnyaKemenPKP meluncurkan program bantuan sanitasi darurat untuk 5.000 rumah tangga di kawasan pesisir Sulawesi yang belum memiliki akses sanitasi layak. Program ini menargetkan penurunan angka penyakit berbasis lingkungan melalui penyediaan jamban keluarga dan sistem pengelolaan air limbah terpadu.
SelengkapnyaSIBANGKIM mengintegrasikan data kumuh dengan Sistem Informasi Desa (SID) untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan di level desa. Integrasi ini memungkinkan kepala desa mengakses data detail tentang kondisi permukiman dan target penanganan kumuh untuk perencanaan APBD yang lebih efektif.
SelengkapnyaProgram Prasarana Sarana Utilitas (PSU) mencapai penyelesaian 450 lokasi pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan water supply di tahun 2024. Target tahun 2025 adalah penambahan 300 lokasi PSU di kawasan kumuh dengan fokus pada daerah tertinggal dan terpencil.
SelengkapnyaKemenPKP meluncurkan aplikasi mobile SIBANGKIM untuk memudahkan tim verifikator dan pengawas di lapangan mengakses data dan melaporkan progress secara real-time. Aplikasi ini menggunakan teknologi offline-first, memungkinkan kerja optimal bahkan di daerah dengan konektivitas terbatas.
Selengkapnya
Portal SIBANGKIM diluncurkan dengan peta interaktif, galeri dampak program, tracker progress, dan fitur transparansi anggaran terintegrasi. Ekosistem digital ini menjadi fondasi transformasi pengelolaan data permukiman nasional dengan teknologi terkini.
Program Peningkatan Kualitas Kumuh dan Sanitasi menargetkan penanganan 263,19 Ha kawasan kumuh di 334 kabupaten/kota seluruh Indonesia pada tahun 2025. Capaian ini melibatkan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk peningkatan infrastruktur dasar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan kunjungan lapangan ke lokasi penanganan kumuh di Kelapa Dua untuk melihat langsung hasil pelaksanaan program dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kunjungan ini menjadi momentum evaluasi dan penyesuaian strategi penanganan kumuh.
Rakornas dihadiri perwakilan dari 38 provinsi membahas target dan strategi pelaksanaan program pengembangan kawasan permukiman tahun 2025. Forum ini menjadi wadah sinkronisasi data, sharing best practices, dan penetapan prioritas penanganan kumuh regional.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) resmi dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2024, mengukuhkan pengelolaan kawasan permukiman secara mandiri dengan struktur organisasi dan kewenangan yang komprehensif untuk akselerasi program nasional.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menargetkan 14.539 unit di tahun 2025 untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Realisasi hingga Desember 2024 mencapai 13.281 unit dengan capaian 91,35%.
SIBANGKIM v1.0 Diluncurkan dengan Fitur Unggulan
9 Feb
Capaian Penanganan Kumuh 2025: Target 263 Ha Tercapai
15 Jan
Menteri Kunjungi Kawasan Kumuh Kelapa Dua, Jakarta Timur
22 Feb
Rapat Koordinasi Nasional Program Bangkim 2025
8 Jan
Perpres 191/2024: KemenPKP Resmi Berdiri Sebagai Kementerian Tersendiri
20 Des